Kegiatan masyarakat telah normal kembali pada tahun ini yang erat kaitannya
dengan pengendalian pandemi COVID-19 yang kini terus membaik. Di mana
sebelumnya, Indonesia mengalami lonjakan kasus korona pada saat varian Delta
muncul di Indonesia pada pertengahan tahun 2021.
Namun kewaspadaan harus terus dijaga karena kasus COVID-19 global terbaru
ditengah musim dingin muncul varian baru yaitu Omicron. Program vaksinasi
akan terus dilaksanakan dan dipercepat sebagai salah satu bentuk upaya
pengendalian pandemi.
Josua memperkirakan, dari cerminan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) tahun
lalu, peningkatan IKK pada tahun 2022 tidak akan setinggi tahun lalu,
bersamaan dengan hambatan dari beberapa sisi.
Dari sisi eksternal, varian Omicron masih mengancam bagi pemulihan ekonomi
Indonesia. menurut Josua tingginya level penyebaran varian Omicron
berpotensi mendorong pemerintah untuk meningkatkan level PPKM, terutama
jika berlangsung peningkatan hospital occupancy rasio.
Lain hal, kerja keras APBN tetap berlanjut sampai dengan akhir November
2021, realisasi Belanja Negara mencapai Rp2.310,4 triliun (84,0) persen dari
pagu APBN 2021, tumbuh 0,1 persen (yoy).
Kinerja Belanja Negara konsisten membaik seiring dengan akselerasi atas
kebutuhan belanja pada periode sebelumnya. Kerja keras Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) melalui belanja negara juga didukung penuh oleh
kinerja program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Realisasi
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) per 17 Desember 2021 mencapai jumlah
Rp533,60 triliun atau 71,6 persen dari pagu.
Bank Indonesia (BI) optimistis bahwa pemulihan ekonomi Indonesia akan pulih
pada tahun ini, dia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia ditahun 2022
ini akan berada sekitar 4,7 persen sampai dengan 5,5 persen. Bank Indonesia
sebagai otoritas moneter tanah air akan terus mendukung pemulihan ekonomi
dan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.
Pada negara-negara tetangga Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan
ekonomi Indonesia lebih tinggi dibandingkan Thailand yang diperkirakan hanya
tumbuh 3,9 persen pada 2022 dan 4,3 persen pada 2023, masih lebih rendah
dibandingkan Filipina yang mencapai 5,9 persen pada 2022.
Bank Dunia juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi Malaysia akan pulih
sekitar 5,8 persen pada 2022, sayangnya kemudian turun menjadi 4,5 persen
pada 2023 mendatang karena memudarnya dukungan dari ekspor dan
pengetatan kebijakan fiskal dan moneter.
Bank Dunia memperkirakan negara-negara yang bergantung pada pariwisata
diAsia Tenggara seperti negara Thailand, Filipina dan Malaysia tidak akan pulih
dalam waktu dekat hingga tahun 2023.
Di Indonesia sendiri Presiden Joko Widodo meminta sektor keuangan bersama
dengan sektor real mampu saling mendukung untuk menjaga pemulihan
ekonomi nasional. "Antara sektor jasa keuangan dengan sektor real harus saling
mendukung dan saling menguatkan di saat sulit seperti ini. Tanpa adanya sektor
jasa keuangan yang baik, perekonomian nasional tidak akan berjalan dengan
baik dan berkelanjutan," ucapnya dalam sambutan Pertemuan Tahunan Industri
Jasa Keuangan, pada Kamis (20/1/2022).
Menurut Presiden Joko Widodo, pandemi yang berkepanjangan ini telah
menimbulkan luka yang mendalam bagi sektor-sektor tertentu. Di saat itu juga,
telah berlangsung global supply chain disruption yang memicu meningkatnya
harga komoditas dunia dan menimbulkan inflasi global.
"Diperlukan strategi penanganan yang lebih spesifik, ini harus detail dan efektif,
serta penuh kehati-hatian agar tidak mengganggu jalannya pemulihan yang
sedang kita lakukan," kata Presiden Joko Widodo dalam sambutan Pertemuan
Tahunan Industri Jasa Keuangan, Kamis (20/1/2022).
Presiden Joko Widodo memaparkan dengan menelaah dinamika perekonomian
dan perkembangan penanganan COVID-19, rancangan kebijakan fiskal harus
antisipatif dan responsif, dengan tetap menjaga keseimbangan antara
kemampuan countercyclical dengan upaya pengendalian risiko agar fiskal
jangka panjang tetap dapat dijaga.
“Karena itu, konsolidasi dan reformasi fiskal harus terus dilakukan secara
menyeluruh, bertahap, terukur meliputi penguatan sisi penerimaan negara, dan
terukur meliputi penguatan sisi penerimaan negara, perbaikan sisi belanja serta
pengelolaan pembiayaan yang prudent dan hati-hati, untuk mewujudkan
pengelolaan fiskal yang lebih sehat, berdaya tahan, dan mampu menjaga
stabilitas perekonomian ke depan,” ucapnya.
Dari sisi fiskal, pemerintah akan terus mendukung pemulihan dengan outlook
penerimaan yang lebih baik ditahun ini. Karena itu, defisit yang lebih kecil
disebut akan bisa tercapai sehingga memudahkan proses menuju normalisasi
defisit APBN di bawah 3 persen pada tahun 2023 mendatang.
Komentar
Posting Komentar